Polarisasi Pemilu

Polarisasi Pemilu

Oleh: Arasy Fasya Baihaqi, 1806217722 Wafiratoz Zahrah, 1806213850

Pada 17 April lalu, warga negara Indonesia telah mengikuti pemungutan suara Pemilu 2019 di berbagai Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di seluruh Indonesia. Setelah Pemilu 2019 sukses dilaksanakan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan imbauan kepada rakyat Indonesia bahwa persatuan dan kesatuan bangsa harus kembali ditegakkan. MUI mengimbau agar masyarakat tetap tenang menahan diri dengan tetap menjaga tali persaudaraan sesama bangsa. Tidak heran memang, mengingat banyaknya kasus terkait polarisasi politik yang menyertai gelaran pesta demokrasi lima tahunan itu.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), polarisasi memiliki makna pembagian atas dua bagian (kelompok orang yang berkepentingan dan sebagainya) yang berlawanan. Global Risk Perception Survey (GRPS) mendefinisikan polarisasi sebagai ketidakmampuan untuk mencapai kesepakatan tentang sejumlah masalah penting di dalam negara karena adanya perbedaan nilai, pandangan politik, atau agama yang ekstrem. Polarisasi politik memiliki definisi dua kelompok yang memiliki paham dan pandangan yang berbeda dalam kaitannya dengan politik. Polarisasi dilakukan sebagai branding oleh pelaku politik. Dalam dunia perpolitikan, branding digunakan untuk mencari atensi masyarakat dan sebagai pendongkrak elektabilitas. Namun, branding politik yang dilakukan cenderung ke arah yang notabene saling menjatuhkan, menyebarkan isu perpecahan, dan hal kontras lainnya. Branding politik yang dominan menciptakan titik identifikasi dan konfrontasi dalam sistem politik, di mana konsensus hanya ditemukan di dalam kubu politik itu sendiri. Polarisasi politik terjadi bukan hanya di level antar elit, melainkan juga di tengah masyarakat. Dari kandidat, fungsionaris partai politik, hingga rakyat sipil semakin tidak malu menggunakan cara-cara yang buruk untuk menunjukkan sikap politiknya. Tren untuk memainkan politik identitas pun meningkat, di mana masing-masing kubu dibuat bermusuhan dengan cara apapun.
Dalam ranah politik, polarisasi bukan lagi merupakan sesuatu yang tabu, bukan pula fenomena yang muncul dengan sendirinya. Polarisasi politik di masyarakat yang terjadi saat warga terbelah ke dalam dua kutub yang berseberangan atas sebuah isu, kebijakan, atau ideologi telah membentuk wajah politik Indonesia belakangan ini. Dilihat dari sejarah, polarisasi ini sesungguhnya sudah ada sejak pemilu 2014 yang juga hanya memiliki 2 belah kubu yaitu antara kubu 01 (Prabowo Subianto – Hatta Rajasa) dan kubu 02 (Joko Widodo – Jusuf Kalla). Selain itu, ditambah saat itu juga beredar berita bohong bahwa calon presiden Joko Widodo adalah keturunan etnis Tionghoa, PKI (Parta Komunis
Indonesia) dan non-muslim. Kemudian, ditambah oleh berbagai pilkada serentak setelahnya yaitu pilkada serentak 2015, 2017, dan 2018 sebagai pemantik polarisasi di masyarakat. Dalam pilkada serentak 2017 terdapat momentum yang sangat kuat sehingga polarisasi kembali terjadi yaitu pada saat pilgub DKI Jakarta. Beruntungnya pilgub DKI Jakarta memiliki 3 pasangan calon sehingga polarisasi yang terjadi masih dapat diredam dan dikendalikan. Selain itu, dalam pilgub DKI terdapat kasus calon gubernur dari petahana yang dianggap melakukan penistaan agama terhadap agama Islam (saat ini kasusnya sudah inkrah) sehingga terjadi aksi massa umat Islam dalam jumlah besar berulang kali hingga mendekati hari pemilihan.
Pilgub DKI Jakarta itu sendiri dilaksanakan dalam dua putaran, pilgub putaran pertama diikuti 3 pasangan calon yaitu, kubu 01 (Agus Harimurti Yudhoyono – Sylviana Murni), kubu 02 (Basuki Thajaja Purnama – Djarot Syaiful Hidayat), dan kubu 03 (Anies Baswedan – Sandiaga Uno). Kampanye dilaksanakan dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh semua partai dan pasangan calon sehingga banyak orang berpendapat pilgub tetapi rasa pilpres. Kampanye dimulai dari 23 Oktober 2016 sampai 11 Februari 2017 dengan berbagai gaya dan intesitas masing-masing dari pasangan calon. Karena DKI Jakarta memiliki peraturan khusus yang dimana untuk dinyatakan sebagai pemenang pilgub DKI Jakarta pasangan calon minimal harus mendapatkan 50% + 1 suara sehingga pilgub diilanjutkan pada putaran ke dua. Peraturan ini terdapat pada UndangUndang Kekhususan No. 29 tahun 2007 yang mengatur kekhususan DKI Jakarta sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Pilgub putaran kedua menjadi medan pertempuran bagi kubu 02 (Basuki Thajaja Purnama – Djarot Syaiful Hidayat) dengan kubu 03 (Anies Baswedan – Sandiaga Uno) untuk mendapatkan dukungan 50% + 1 suara sah dari warga DKI Jakarta. Pilgub DKI Jakarta putaran kedua dilaksanakan dua bulan setelah pilgub putaran pertama sehingga terdapat waktu bagi kubu 02 dan kubu 03 untuk berkampanye kembali. Pada saat kampanye inilah intensitas ketegangan dan polarisasi meningkat secara drastis karena tersisa dua pasangan calon dan calon gubernur 02 yang beretnis tionghoa dan beragama kristen serta dianggap melakukan penistaan agama sehingga membuat pilgub DKI Jakarta kali ini serasa medan perang antara “kafir” dengan “muslim”, antara “pribumi” dengan “aseng”, antara “mayoritas” dengan “minoritas” dan lain sebagainya sehingga banyak terjadi kasus-kasus perpecahan umat yang seharusnya dapat dihindari seperti peristiwa umat muslim mengkafirkan satu sama lain, pelarangan shalat bagi jenazah yang mendukung calon yang berbeda dan kampanye serta hashtag “saya pancasilais”, “saya nasionalis” dan lain sebagainya. Hal ini membuat situasi dan kondisi DKI Jakarta saat itu cukup panas dan rawan untuk terjadinya konflik. Hal inilah yang membuat sampai pemilu 2019 kemarin masih terasa aroma dan sentimen polarisasi yang cukup kuat yang berlandaskan primordialisme kelompok seperti kaum, etnis, ras, suku, dan agama dalam kancah perpolitikan kita.
Pemilihan Presiden Tahun 2014 dan Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 telah menyisakan residu energi yang begitu besar. Dua kutub yang mengkristal, hingga saat ini sangat sulit mencair. Entah siapa yang memulai, istilah “cebong” dan “kampret” menjadi penamaan yang khas untuk dua kutub itu. Jagat media sosial kemudian begitu ramai dengan pertentangan warganet di dua kutub ini. Hampir lima tahun mereka bertarung, sampai hari ini belum juga ada upaya rekonsiliasi. Alih-alih gencatan senjata, masing-masing dari mereka di tahun politik ini kian aktif mengasah diksi-diksi provokatif bernada cercaan dan kecaman. Anak bangsa seolah dipaksa berada dalam disparitas pemahaman ideologi semu berbalut misi mempertahankan kemapanan kubu masing-masing. Secara hakikat, situasi ini sesungguhnya teramat melelahkan dan tidak melahirkan benefit bagi bangsa. Pola ini juga kita dapat jumpai di negara-negara yang menganut demokrasi bipartai atau bikoalisi seperti Amerika Serikat dan Malaysia. Hal ini menurut beberapa pihak seperti pengamat politik, tokoh bangsa, alim ulama dan akademisi sangat berpotensi untuk merusak persatuan dan kesatuan Indonesia. Menurut ilmuwan politik James Q. Wilson (2012), komitmen kuat terhadap kandidat dalam pemilu dapat berpengaruh pada terbentuknya polarisasi di kalangan pemilih. Rematch Jokowi dan Prabowo pada Pilpres 2019 membuat rivalitas mereka semakin meruncing.
Rangkaian peristiwa di daerah, menjadi tolok ukur tingginya tensi polarisasi antar kedua kubu. Contohnya di Purworejo, Jawa Tengah, terjadi peristiwa pengeroyokan pada Selasa 2 April 2019. Seorang pria menjadi korban pengeroyokan massa hanya akibat perbedaan pilihan politik. Perbedaan pilihan capres kembali terlihat dengan aksi penyerangan massa simpatisan di Yogyakarta, Minggu 7 April 2019. Publik juga tak lupa dengan kejadian pilu pada November 2018 di Sampang, Madura. Peristiwa seorang tewas ditembak pelaku yang kabarnya karena hanya berbeda pilihan capres di media sosial. Sangat memprihatinkan memang, gelaran pesta demokrasi yang seharusnya merupakan ajang perayaan kebangkitan kebhinnekaan dan demokrasi, justru seakan membuat manusia kehilangan sisi manusiawinya hingga berakhir pada peristiwa-peristiwa yang sangat menyesakkan dada.
Melalui peristiwa-peristiwa nahas tersebut, kita dapat mengetahui bahwa terdapat benang merah antara polarisasi politik dan ketidakacuhan terhadap HAM, sehingga demokrasi akan mengalami kemunduran yang pada titik terparahnya akan mengakibatkan konflik sipil. Ini yang dikhawatirkan terjadi di Indonesia. Indeks Demokrasi 2018 yang dirilis oleh The Economist Intelligence Unit menempatkan Indonesia sebagai negara “demokrasi cacat”. Dari 167 negara, Indonesia berada di peringkat 65, lebih buruk dari Filipina yang menempati peringkat 53. Bahkan, Indonesia mendapatkan skor terendah untuk faktor kultur politik dan kebebasan sipil. Dalam faktor kultur politik, Indonesia dianggap negatif karena tren politik identitas meningkat seperti yang tampak pada Pilgub DKI 2017 dan Pilpres 2019. Sedangkan untuk kebebasan sipil, Indonesia dinilai masih lemah dalam
menegakkan kebebasan berekspresi dan perlindungan HAM. Masyarakat Indonesia juga dianggap belum mampu menjalankan toleransi beragama.
Jika menapak pada realitas di Indonesia, demokrasi tidak sepenuhnya berjalan sesuai amanat demos, demokrasi hanya sebuah bentuk bayang-bayang sistem politik negara yang merujuk pada tatapan semu, tidak sepenuhnya mengakui kebenaran berasal dari dominasi rakyat. Namun, kebenaran yang bersumber dari elit politik tertentu, sehingga rakyat hanya terlibat dalam dialektika Pemilihan Umum (Pemilu). Selebihnya, rakyat hanya bagian kecil dari sistem pengelolaan negara oleh penyelenggara negara. Oleh karen itu, rakyat semakin terikat pada fanatisme politik dalam Pemilu. Hasilnya, Indonesia memiliki pemerintah, bukan pemerintahan, dan begitulah polarisasi berlaku.
Pemilu adalah rangkaian wajib yang harus dijalani bangsa Indonesia dalam proses berdemokrasi sehingga seharusnya Pemilu dilaksanakan dengan santai, riang gembira dan menyejukkan. Tetapi tetap berlomba-lomba dalam kebaikan untuk membangun dan memperbaiki Indonesia dengan berbagai gagasan dan ide yang luar biasa baik sehingga Indonesia dapat berkembang dan maju lebih cepat lagi. Oleh sebab itu, untuk memajukan dan mengembangkan Indonesia diperlukan persatuan dan kesatuan dari seluruh elemen bangsa Indonesia tanpa terkecuali agar cita-cita akhir yang diharapkan dapat dicapai lebih mudah dan dalam waktu yang lebih cepat.
Untuk mencapai hal tersebut, pesan kami adalah bagi pihak yang menang dalam kontestasi ketat tersebut harus mau dan mampu untuk merangkul pihakpihak yang kalah dengan cara tidak bersikap jumawa dan merasa sebagai pihak yang paling baik, paling benar dan paling mengetahui segala hal tanpa mendengar dan menerima masukan, saran, dan kritikan dari pihak lain. Sementara bagi pihak yang kalah, kami berharap agar dapat berbesar hati dan berlapang dada untuk menerima kenyataan serta menenangkan para pendukungnya bahwa pemilu ini hanyalah sebuah sarana untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian untuk para simpatisan dan relawan pihak-pihak yang berkompetisi, ingat calon-calon yang kalian dukung dan jagokan bukanlah nabi, rasul ataupun orang suci yang tidak mempunyai kesalahan dan dosa. Mereka hanyalah orang biasa yang juga melakukan kekhilafan dan dosa sehingga tidak elok jika kita terlalu fanatik dalam mendukung dan membela calon-calon yang kita jagokan.
Lantas, bagaimana cara menyikapi polarisasi politik tersebut dengan baik? Pertama, kita harus mendewasakan pola pikir kita. Perbedaan merupakan sesuatu hal yang lumrah dan manusiawi. Poin yang lebih penting adalah bagaimana kita bersikap terhadap perbedaan yang ada, yakni dengan saling menghormati dan mengesampingkan ego masing-masing. Selain itu, tahan untuk berkomentar negatif terhadap berita yang saling menyudutkan. Kita mengetahui sesuatu bukan berarti kita bisa memaksakan orang lain bisa seperti pola pikir kita. Ingat bahwa pola pikir terbentuk dari keluarga dan lingkungan sekitarnya. Pada dasarnya, pilihan politik
di negara demokrasi itu hanya momentum lima tahunan. Ada banyak tugas yang menuntut kita mengeluarkan energi yang jauh lebih besar. Kewajiban sebagai warga negara tidak hanya memilih calon presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif. Jauh labih penting dari itu, pasca pemilihan ini, kontribusi apa yang harus kita berikan pada bangsa? Hendaknya semangat kita memilih calon kepala pemerintah berbanding lurus dengan upaya untuk kemajuan bangsa ini.
Terlebih lagi, kita akan menyambut bulan suci Ramadhan. Sungguh Allah memuliakan bulan yang penuh berkah ini dan menjadikannya sebagai salah satu musim besar untuk menggapai kemuliaan di akhirat kelak, yang merupakan kesempatan bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa untuk berlomba-lomba dalam melaksanakan ketaatan dan mendekatkan diri kepada-Nya. Bukan hanya itu, betapa meruginya jika kita masih berada dalam kondisi terpecah belah karena “Sesungguhnya Allah memeriksa pada setiap malam nisfu Sya’ban. Lalu Dia mengampuni seluruh makhluk-Nya, kecuali yang berbuat syirik atau yang bertengkar dengan saudaranya.” (HR Ibnu Majah). Hadits ini dinilai shahih oleh Syaikh Nasiruddin Al Albani, yakni dalam Silsilah Ash Shahihah dan Shahih Ibnu Majah.

Referensi
Siregar, Anata. (2019). Global Risk Report 2019:Polarisasi Politik di Masyarakat Kian Tajam. Diakses dari https://www.idntimes.com/news/world/rosa-folia/globalrisk-report-2019-polarisasi-politik-di-masyarakat-kian-tajam/full
Triyoga, Hardani. (2019). Meredam Polarisasi di Pilpres 2019. Diakses dari https://www.msn.com/id-id/berita/pemilu/meredam-polarisasi-di-pilpres-2019/arBBVKeFD
Mulyadi, Dedi. (2019). Mengakhiri Polarisasi Dua Kutub dengan Spirit Kejujuran. Diakses dari
https://nasional.kompas.com/read/2018/08/09/10462291/mengakhiri-polarisasidua-kutub-dengan-spirit-kejujuran?page=all
Damhuri, Elba. (2019). Polarisasi Politik. Diakses dari https://republika.co.id/berita/kolom/wacana/19/01/27/plztrc440-polarisasi-politikpart1
Ayu, Wanda. (2019). Polarisasi Politik di Kehidupan Mahasiswa. Diakses dari http://www.ui.ac.id/berita/polarisasi-politik-di-kehidupan-mahasiswa.html
Sumarwoto. (2019). Akademisi: “Kecebong” dan “kampret” wajah buruk polarisasi politik Indonesia. Diakses dari
https://jateng.antaranews.com/berita/207540/akademisi-kecebong-dan-kampretwajah-buruk-polarisasi-politik-indonesi
Santoso, Bangun. (2019). Pemilu 2019 Selesai, MUI Sampaikan Pesan Damai untuk Indonesia. Diakses dari
https://www.suara.com/news/2019/04/18/100206/pemilu-2019-selesai-muisampaikan-pesan-damai-untuk-indonesia
Prayoga, Fadel. (2019). Usai Pencoblosan, MUI: Masyarakat Harus Tetap Jaga Tali Persaudaraan. Diakses dari
https://news.okezone.com/read/2019/04/18/605/2044986/usai-pencoblosan-muimasyarakat-harus-tetap-jaga-tali-persaudaraan
Anggara, Doni. (2019). Polarisasi Publik Terhadap BrandingPolitik. Diakses dari https://geotimes.co.id/opini/polarisasi-publik-terhadap-branding-politik/
Syah, Dedi Kurnia. (2019). Komunikasi dan Polarisasi Konsep Demokrasi. Diakses dari https://www.kompasiana.com/azrast_syah/552a758c6ea8343e79552d30/komunik asi-dan-polarisasi-konsep-demokrasi
Nurjiyanto. (2019). Polarisasi Politik Ciptaan Masyarakat Sensitif. Diakses dari http://mediaindonesia.com/read/detail/208511-polarisasi-politik-ciptakanmasyarakat-sensitif
Mubin, Ufqil. (2019). Bagaimana Menyikapi Perbedaan Pilihan?. Diakses dari https://www.kompasiana.com/ufqilmubin/5c5918f743322f24cc14f2b2/bagaimana -menyikapi-perbedaan-pilihan
Geovannie, Jeffrie. (2019). Kearifan Politik Dalam Menyikapi Perbedaan. Diakses dari https://geotimes.co.id/kolom/politik/kearifan-politik-dalam-menyikapiperbedaan/
Mujahidah, Zahrotul. (2019). Tips Menyikapi Perbedaan Pandangan Politik. Diakses dari https://www.kompasiana.com/jora5074/5c0e16f06ddcae72ba63c762/tipsmenyikapi-perbedaan-pandangan-politik
Taslim, Abdullah. (2010). Berbenah Diri Menyambut Bulan Ramadhan. Diakses dari https://muslim.or.id/4267-berbenah-diri-menyambut-bulan-ramadhan.html
Tarbiyah. (2015). Dua Orang yang Tak Diampuni Allah di Malam Nisfu Sya’ban. Diakses dari https://www.tarbiyah.net/2015/06/dua-orang-yang-tak-diampuniallah-di.html

This Post Has One Comment

  1. Penjelasannya sudah ilmiah, pemilihan diksinya juga mencerminkan bahwa penulis adalah seorang (atau dua orang) akademisi. Namun bagian akhirnya yang tidak senada dengan bagian-bagian sebelumnya terasa agak ganjil dan kurang masuk.

Leave a Reply

Close Menu