Keuangan Perusahaan Menurut Perspektif Islam

     Perokonomian islam sudah cukup sering dilibatkan dalam kehidupan bernegara baik segi makro maupun mikro. Memiliki proporsi penduduk muslim sebesar 87%, tentunya potensi Indonesia dalam penerapan ekonomi Syariah sangat besar. Kehadiran media komunikasi juga turut memperlancar kesadaran masyarakat untuk paham akan penerapan ekonomi Syariah.

     Pada dasarnya, seluruh aktifitas bagi umat muslim sudah diatur dalam syariat islam. Sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta’ala dalam surah al-maidah ayat 3 yang berbunyi:

ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗاۚ

“Pada hari ini, telah Kusempurnakan agama kalian untuk kalian, dan telah Kucukupkan Nikmat-Ku bagi kalian, dan telah Kuridhai Islam sebagai agama kalian.” (al-Maidah: 3)

     Maka dari itu, segala aspek dalam kehidupan hendak diperhatikan oleh seluruh umat muslim, tak terkecuali sektor keuangan yang lebih lanjut dibahas dalam Fiqih Muamalah.

     Mengenai ekonomi mikro yang lumrah dibahas pada masa ini, perusahaan merupakan salah satu aktor utama. Barang dan jasa yang memang harus dikonsumsi bagi masing – masing orang sudah pasti diproduksi oleh perusahaan atau entitas bisnis. Pertanyaan yang harus terbesit oleh seorang muslim adalah, sudah halal kah sesuatu yang saya konsumsi? Bagaimana kehalalan bisnis atau pendapatan yang saya peroleh? Hal ini sungguh sangat penting untuk diperhatikan dalam ekonomi mikro islam. Tidak sekedar pendapatan dikurangi biaya sama dengan laba.

     Penjelasan mengenai konsep halal-haram kegiatan ekonomi dapat melekat zat dan proses suatu transaksi. Kegiatan ekonomi dapat dikatakan tidak sesuai syariah jika yang diperdagangkan adalah zat – zat haram seperti khamr, daging binatang yang haram dimakan, dan segala benda maupun jasa untuk tujuan haram. Meskipun suatu barang sudah terlepas dari keharaman dalam sisi zatnya, perlu diperhatikan pula proses transaksinya. Riba, Gharar, dan Maysir merupakan proses transaksi yang dilarang oleh syariat. Riba secara ringkas adalah tambahan atas barang atau uang yang timbul dari transaksi utang piutang. Gharar adalah ketidakpastian terkait jumlah maupun ketersediaan barang atau jasa yang ditransaksikan, sementara Maysir merupakan spekulasi atas suatu permainan yang mengarah pada keharusan akan pemberian materi oleh pihak yang kalah pada pemenang.

     Untuk mengetahui kehalalan suatu perusahaan, hal yang mudah diketahui adalah produk yang dihasilkan apakah melanggar syariat atau tidak. Aspek ini seharusnya sudah cukup dipahami bagi umat muslim pada umumnya. Segala produk haram dan turunannya sama sekali tidak boleh dikonsumsi. Sama halnya dari sisi perusahaan yang tidak boleh memproduksi produk haram jika masih ingin berada dalam naungan syariat islam. Namun, ada satu hal yang sering luput kejelasan dan pemahamannya terkait kehalalan suatu perusahaan. Sesuatu yang sering lengah dari perhatian itu adalah komponen keuangan perusahaan.

     Berbicara tentang keuangan, kehalalan ditentukan dari apakah suatu transaksi mengandung unsur ribawi atau tidak. Allah subhanahu wa ta’ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”(al-Baqarah: 278)

    Pada keuangan perusahaan, terdapat komponen yang rawan akan hal yang berbau ribawi. Komponen tersebut antara lain adalah sumber pendanaan dan sistem penjualan. Dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan perlu memerhatikan aspek keuangannya. Memakai kacamata akuntansi, perusahaan memiliki aset yang sama dengan hutang ditambah modal.  Melihat aktivitas perusahaan yang umum di zaman ini cukup mudah ditemui jejak riba dengan hanya membaca laporan keuangan perusahaan. Pemahaman akan riba sangat diperlukan agar umat muslim mengetahui bahwa menjual produk yang halal tidak cukup untuk menetapkan status kehalalan perusahaan.

     Pada transaksi penjualan yang berbasis akrual, yakni pencatatan transaksi meskipun kas belum diterima oleh pihak yang bersangkutan, cukup umum didapati perlakuan denda terhadap pembayaran cicilan yang terlambat. Hal ini dapat dikategorikan sebagai riba Jahiliyah terkait pembayaran lebih dari nilai pokok akibat keterlambatan pembayaran. Ada pula bunga yang diberikan oleh pihak bank dan diterima oleh pihak perusahaan yang mengakibatkan bertambahnya harta lancar pihak perusahaan dari hasil penyimpanan uang. Kemudian perusahaan akan menganggap pendapatan tersebut sebagai pendapatan bunga. Hal ini jelas melanggar syariat meskipun jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan total pendapatan keseluruhan. Sehingga untuk menentukan kehalalan perusahaan atau tidak, tindakan – tindakan ekonominya yang perlu diperhatikan. Tindakan tersebut dapat terlihat dari laporan keuangan perusahaan. Begitu pula ketika perusahaan memperoleh sumber pendanaan yang mengharuskan pengembalian yang berlebih. Hal yang paling umum berkaitan dengan ini adalah pinjaman bank yang berbunga.  Akan dicatat bagi perusahaan sebagai beban ataupun utang bunga tergantung periode penutupan buku dan jatuh tempo.

 

     Jika mengambil sudut pandang konsumen, pada dasarnya kewajiban menjalankan syariat cukup jatuh pada kehalalan produk dan akadnya. Namun bagi umat muslim yang menjalankan atau berinventasi di suatu bisnis, setiap aspek kecil terkait keuangan juga harus diperhatikan. Jika masih memperoleh pendanaan dari proses riba maka jelas hal tersebut melanggar syariat, meski aspek lain pada perusahaan sudah bersih dari hal – hal haram.

     Sumber pendanaan bagi perusahaan dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa kriteria. Dana dapat diperoleh dari pihak internal perusahaan seperti laba ditahan dan penambahan modal langsung. Dana yang diperoleh dari kreditur dan pasar modal dapat disebut sebagai dana eksternal. Dalam jangka pendek, kredit dagang merupakan jenis sumber dana eksternal yang paling umum dilakukan perushaan untuk kemudahan bertransaksi. Sumber dana eksternal jangka panjang memiliki beberapa bentuk yang umum ditemui, seperti penerbitan saham ke publik, pinjaman bank dan lembaga keuangan, obligasi, dan hibah.

     Perusahaan dalam menjalankan bisnisnya cukup bergantung dari ketersediaan modal. Terkait mekanisme pengadaan atau penanaman modal ini, sering terjadi hal – hal yang tidak luput dari riba. Contoh singkatnya dapat dilihat pada pinjaman berbunga dari bank maupun lembaga keuangan seperti yang sudah dijelaskan. Kemudian dapat dilihat pula pada obligasi konvensional yang memberikan pengembalian berjangka sebelum pengembalian nilai pokok obligasi.

     Berdasarkan pembahasan sebelumnya, hal yang sudah cukup umum di masyarakat dan perlu pembahasan adalah bagi umat muslim dalam melakukan investasi kepemilikian di suatu perusahaan yang distem pendanaannya terindikasi riba. Sebagai contoh, akan dibahas efek saham Syariah yang sudah dinyatakan sesuai dengan aturan syariat. Menurut OJK kriteria seleksi saham Syariah antara lain:

1.      Emiten tidak melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:
    a. perjudian dan permainan yang tergolong judi;
    b. perdagangan yang dilarang menurut syariah, antara lain:
        – perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang/jasa;
        – perdagangan dengan penawaran/permintaan palsu;
    c. jasa keuangan ribawi, antara lain:
        – bank berbasis bunga;
        – perusahaan pembiayaan berbasis bunga;
    d. jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (gharar) dan/atau judi                    (maisir), antara lain asuransi konvensional;
    e. memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan/atau menyediakan antara            lain:
        – barang atau jasa haram zatnya (haram li-dzatihi);
        – barang atau jasa haram bukan karena zatnya (haram lighairihi) yang ditetapkan              oleh DSN MUI;
        – barang atau jasa yang merusak moral dan/atau bersifat mudarat;
    f. melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (risywah); dan

2.      Emiten memenuhi rasio-rasio keuangan sebagai berikut:
    a. total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45%         (empat puluh lima per seratus); atau
    b. total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan                           total pendapatan usaha (revenue) dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari       
        10% (sepuluh per seratus);

     Yang perlu digarisbawahi dari poin – poin tersebut adalah masih diperbolehkannya pendapatan maupun utang yang tidak sesuai dengan syariat meskipun sedikit. Seperti yang diketahui, investasi pada saham bukan suatu yang darurat untuk dikerjakan. Berinvestasi di suatu entitas bisnis sudah dapat dikategorikan sebagai tanggung jawab pelaku investasi mengenai kegiatan bisnisnya. Hal ini tentu menghadirkan polemik yang patut dituntaskan. Pihak – pihak berwenang harus lebih teliti untuk menentukan halal-haram suatu pembahasan.

     Pembahasan mengenai saham Syariah diatas merupakan salah satu contoh dari berbagai permasalahan keuangan perusahaan lainnya. Sebagai umat muslim yang bertaqwa, tidak dibenarkan untuk bertransaksi riba berapapun jumahnya terlebih bila sengaja. Keadaan keuangan perusahaan yang sesuai dengan syariat harus bebas dari hal ini. Orang yang memiliki dan bertanggung jawab atas perusahaan tersebut harus bisa memahami agar kehalalan atas pendapatan yang diterima terjamin.

     Pada kenyataannya, bukan hal yang mustahil bagi individu maupun entitas bisnis untuk terbebas dari praktik riba meski di zaman ini. Terdapat Peer to Peer lending (P2P) berbasis Syariah untuk mendanai usaha, sistem kredit tanpa riba, dan mekanisme – mekanisme keuangan lain yang sama sekali tidak sulit jika dijalankan dengan syariat.  Bahkan jika ingin menggunakan logika, mekanisme kuangan Syariah bebas riba justru akan meringankan perusahaan dari beban bunga. Aturan – aturan yang telah ditetapkan syariat sama sekali tidak hadir untuk mempersulit keadaan, melainkan ada untuk mendatangkan maslahah serta meningkatkan ketaqwaan.

 

 Daftar Referensi

Karim, A. A. (2018). Ekonomi Mikro Islami. Depok: Rajawali Press

Tarmizi, E. (2013). Harta Haram Muamalat Kontemporer. Berkat Mulia Insani Publishing

Indonesia Stock Exchange. (2018). Produk Syariah. Idx.Co.Id. https://www.idx.co.id/idx-syariah/produk-syariah/

Surat Al-Baqarah ayat 278. (2020). Tafsirq.Com. https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-278

Surat Al-Maidah ayat 3. (2020). Tafsirq.Com. https://tafsirq.com/5-Al-Ma’idah/ayat-3

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply