Implementasi Prinsip Muamalah dalam Perbankan di Indonesia

Implementasi Prinsip Muamalah dalam Perbankan di Indonesia

Implementasi Prinsip Muamalah dalam Perbankan di Indonesia.

Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih dalam suatu transaksi. Prinsip-prinsip muamalah antara lain:

1. Perjanjian yang Mengikat
Dalam prinsip muamalah, perjanjian itu mengikat kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Hal ini sesuai dengan Surat Al- Maidah ayat 1 bahwa orang-orang yang beriman diminta supaya memenuhi akad-akad dalam transaksi dan Surat Al-Isra’ ayat 34 yang menyuruh untuk memenuhi janji. Prinsip perjanjian yang mengikat juga tercermin dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

2. Bebas Bertanggung Jawab
Kedua pihak bebas menentukan bentuk perjanjian dan menentukan cara penyelesaiannya. Dijelaskan dalam Surat As-Syams ayat 8 Allah memberi kebebasan kepada manusia, apakah mereka memilih jalan kafir atau iman. Dari ketentuan pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata, hukum perjanjian di Indonesia menganut sistem “terbuka” yang artinya setiap orang bebas untuk membuat perjanjian. Selain itu, prinsip kebebasan dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia terdapat pada pasal 4 angka 1 ayat (2).

3. Suka Rela
Transaksi dilakukan secara suka rela dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Dalam Surat An-Nisa ayat 29, transaksi yang mengakibatkan perpindahan hak kepemilikan boleh terjadi hanya melalui perdagangan (tijarah) yang dilakukan suka sama suka (‘an taradhin minkum). Dalam pasal 6 huruf d Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang usaha Bank Umum berbunyi “membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya”. Dapat dilihat bahwa bank menjamin risiko nasabahnya secara suka rela.

4. . Misalnya transaksi yang menggunakan timbangan atau takaran hendaknya menakar dengan jujur seperti yang telah disebutkan dalam Surat Al-Isra’ ayat 35. Prinsip kejujuran ini tercantum dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan pasal 9 ayat (3) yang berbunyi, “Dalam hal bank mengalami kepailitan, semua harta yang Niat Baik dan Kejujuran
Niat baik, merupakan saham yang diinvestasikan untuk akhirat, sementara laba yang didapatkan merupakan bonus di dunia. Kejujuran harus dilakukan setiap melakukan kegiatan dititipkan pada bank tersebut tidak dimasukkan dalam harta kepailitan dan wajib dikembalikan kepada penitip yang bersangkutan”.

5. Adat Kebiasaan (‘Urf)
Ketika bermuamalah hendaknya mengikuti adat kebiasaan (‘urf) yang berlaku. Adat kebiasaan itu walaupun tidak tertulis, pihak yang membuat perjanjian harus mematuhinya. Adat kebiasan (‘urf) adalah perilaku standar dalam suatu masyarakat, yang kalau dilanggar akan mendapatkan sanksi moral dari masyarakat itu sendiri. Banyak ayat-ayat dalam al-Qur’an yang menyuruh untuk berperilaku ma’ruf juga.
Prinsip adat kebiasaan dalam hukum perbankan seperti pasal 1 ayat 3 Undang-undang No. 7 Tahun 1992, “Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”. Kalimat “bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu” ukurannya adalah mengacu kepada kebiasaan yang berlaku di dunia perbankan.

Leave a Reply

Close Menu