Eksploitasi Pekerja, Konsep Kesetaraan dan Konsep Keadilan dalam Islam

Eksploitasi Pekerja, Konsep Kesetaraan dan Konsep Keadilan dalam Islam

       Eksploitasi pekerja merupakan salah satu fenomena yang masih marak terjadi baik di level industri maupun di perusahaan-perusahaan berskala besar dan kecil—yang menimbulkan tidak hanya  masalah dari sisi keadilan tetapi juga kemanusiaan. Salah satu contohnya adalah kasus pegawai perusahaan es krim Aice yang sempat ramai dibicarakan di sosial media pada bulan Februari hingga Maret 2020 lalu. PT Alpen Food Industry (perusahaan yang memproduksi eskrim Aice) dituntut oleh 600 pegawainya karena telah mengeksploitasi pegawai perempuan yang sedang hamil, menerapkan sistem kerja yang tidak adil dan jam kerja yang berlebihan, serta tidak menyediakan fasilitas keamanan kerja yang memadai. Tak hanya di Indonesia, kasus eksploitasi pekerja juga banyak terjadi di luar negeri. Brand olahraga populer Adidas pernah dikabarkan menggunakan tenaga kerja anak yang bekerja hingga 15 jam perhari. Brand fashion Celine dan brand tas Rimowa, yang merupakan brand kelas atas di Eropa, diberitakan telah menelantarkan para pekerja yang tersebar di Bulgaria, Makedonia, Moldova, Rumania, dan Turki. Para pegawai di negara-negara tersebut menerima upah yang sangat rendah dan waktu libur yang terbatas. Selain itu, kasus eksploitasi pekerja juga bisa terjadi di perusahaan kecil. Banyak UKM yang menerapkan sistem lembur tanpa diimbangi dengan memberikan upah tambahan kepada karyawannya.

      Eksploitasi terhadap para pekerja memang masih menjadi salah satu permasalahan yang cukup serius dalam sistem ekonomi kapitalis. Istilah eksploitasi pekerja merujuk kepada bentuk pemaksaan terhadap pekerja untuk melakukan pekerjaan dalam kondisi yang tidak layak dan pemberian upah yang terlalu sedikit atau bahkan tidak diberi upah sama sekali oleh majikannya. Tujuan dari eksploitasi pekerja adalah untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya dengan biaya serendah mungkin, yang berujung pada terabaikannya hak-hak yang seharusnya diperoleh para tenaga kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia  dan sangat bertentangan dengan ajaran agama apapun, tak terkecuali agama Islam. Upah yang tidak dibayar atau terlalu sedikit, jam kerja yang berlebihan serta tidak memperhatikan kesehatan dan keselamatan pekerja merupakan beberapa contoh eksploitasi pekerja yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

       Lain halnya dengan prinsip ekonomi kapitalis yang mengejar biaya produksi rendah, prinsip-prinsip hubungan industrial dalam Islam justru mengedepankan dua hal, yakni kesetaraan dan keadilan. Kesetaraan menempatkan majikan dan buruh pada kedudukan yang setara. Menentukan hak dan kewajiban masih berdasarkan pada asas kesetaraan. Keadilan menempatkan para pihak untuk memenuhi perjanjian yang telah mereka buat dan memenuhi semua kewajibannya. Dengan adanya kejelasan hak dan kewajiban yang merupakan syarat kerja, begitu penting untuk memelihara kepastian dan memberikan perlindungan terhadap pekerja. Hal ini dilakukan agar kepercayaan bisa terbina di antara kedua belah pihak (majikan dan karyawan), yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja.

      Dalam sebuah hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Nabi Muhammad SAW bersabda, “Berikanlah gaji kepada pekerja sebelum kering keringatnya, dan beritahukan ketentuan gajinya, terhadap apa yang ia kerjakan.” Maksud dari hadits tersebut adalah bahwa pemberian upah tidak boleh ditunda-tunda atau melebihi waktu yang telah ditentukan. Jika terjadi penunggakan gaji pekerja, hal tersebut telah melanggar kontrak kerja dan bertentangan dengan prinsip keadilan Islam. Perlu diperhatikan juga penetapan besaran upah harus dilakukan di awal kesepakatan kerja antara majikan dan buruh. Tidak boleh hukumnya melakukan kerjasama tanpa adanya kesepakatan mengenai bagian yang diperoleh masing-masing pihak.

       Selain pemberian upah secara tepat waktu, upah yang diterima pekerja juga harus sesuai dengan beban kerjanya serta memenuhi standar kelayakan upah. Kelayakan besaran upah yang diterima pekerja diukur dari terpenuhinya kebutuhan pokok manusia, yaitu kebutuhan sandang, pangan dan papan. Rasulullah SAW berbicara mengenai kelayakan upah dalam sebuah hadits, “Mereka (para budak dan pelayanmu) adalah saudaramu, Allah menempatkan mereka di bawah asuhanmu, sehingga barangsiapa mempunyai saudara di bawah asuhannya maka harus diberinya makan seperti apa yang dimakannya (sendiri) dan memberi pakaian seperti apa yang dipakainya (sendiri), dan tidak membebankan pada mereka tugas yang sangat berat, dan jika kamu membebankannya dengan tugas seperti itu, maka hendaklah membantu mereka (mengerjakannya).” (HR. Muslim). Dalam hadits tersebut juga dijelaskan bahwa buruh tidak boleh diberikan pekerjaan yang melampaui kemampuannya.

       Contoh penerapan sistem upah yang sesuai dengan syariat ada pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Pada masa kekhalifahannya, Umar bin Khattab menentukan upah untuk para pegawai pemerintah berdasarkan keadaan sebuah kota dan kebutuhan pribadi mereka. Tindakan Umar ini dapat kita ambil contoh untuk menentukan standar gaji menurut kebutuhan pokok masyarakat karena di zaman sekarang terdapat kebutuhan tambahan seperti kebutuhan transportasi, pendidikan, kesehatan dan yang lain sehingga gaji atau upah hendaklah sesuai dengan faktor-faktor berkaitan seperti inflasi, biaya kesehatan, dampak pengangguran dan yang lainnya (Ridwan, 2013).

       Di samping keadilan dalam hal upah, pekerja juga berhak untuk memiliki waktu istirahat dan jam kerja yang tidak berlebihan. Majikan tidak diperkenankan memaksa tenaga kerja untuk bekerja dari pagi hingga larut malam tanpa istirahat atau dengan waktu istirahat yang sangat sedikit. Tentu saja karena hal tersebut sangat bertentangan dengan prinsip kesetaraan dalam Islam dan merupakan bentuk ketidakpedulian terhadap hak-hak manusia. Selain itu, jika mereka dipaksa bekerja hingga larut malam setiap hari, maka hal tersebut akan berdampak pada kesehatan para pekerja. Kesehatan yang menurun akan mengurangi produktivitas pekerja yang nantinya akan berdampak pada pengurangan jumlah output yang diproduksi.

       Dalam industri manapun, tenaga kerja bisa saja dihadapkan pada pekerjaan yang berbahaya atau kondisi pekerjaan yang tidak sehat. Contohnya seperti bekerja dekat dengan api, bahan kimia yang mudah terbakar, atau dekat dengan air panas mendidih. Dalam hal ini majikan atau perusahaan wajib memberikan perlindungan untuk keselamatan para pekerja yang melakukan pekerjaan berbahaya tersebut. Namun, masih banyak perusahaan yang tidak memberikan fasilitas keselamatan kerja yang memadai kepada para pekerjanya. Para buruh dibiarkan bekerja dalam kondisi berbahaya tanpa fasilitas pengaman dan keselamatan. Menempatkan buruh dalam pekerjaan yang membahayakan nyawanya adalah hal yang bertentangan dengan salah satu dari 5 macam maqashid Syariah[1] yang dikemukakan oleh Imam Al – Syatibi, yaitu hifdz al-nafs. Yang dimaksud dengan hifdz al-nafs adalah memelihara jiwa seluruh manusia di muka bumi. Umat Muslim diwajibkan untuk menjaga diri dan dilarang untuk menghina, membunuh ataupun membahayakan orang lain maupun dirinya sendiri. Termasuk di antaranya menempatkan tenaga kerja dalam pekerjaan yang berbahaya dan tidak memberikan perlindungan kepada mereka.

      Islam adalah agama yang lengkap dan menyeluruh yang mempunyai konsep mengenai keseimbangan dan keadilan, termasuk di dalam dunia usaha. Tidak ada pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan rendahan oleh Allah. Antara majikan dan buruh keduanya memiliki kedudukan yang setara di hadapan-Nya. Yang membedakan hanyalah niat manusia dalam bekerja, apakah ia bekerja untuk tujuan duniawi atau semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Allah juga menyuruh manusia untuk saling menghargai sesamanya dan tidak menganggap orang lain lebih rendah daripada dirinya. Oleh karena itu, Islam sangat menentang eksploitasi pekerja yang merupakan bentuk penindasan dan perendahan terhadap tenaga kerja.[]

 

DAFTAR PUSTAKA

Ridwan, M. (2013). Standar upah pekerja menurut sistem ekonomi islam. Equilibrium, 1(2),

241–257.

Batubara, I. (2013). PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG DINAMIKA HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA. Miqot, XXXVII, 347–373.

Kisah Buruh Pabrik Aice Saat May Day, Nasib Tak Jelas di Tengah Pandemi. (n.d.). Retrieved September 12, 2020, from https://jabar.suara.com/read/2020/05/01/143332/kisah-buruh-pabrik-aice-saat-may-day-nasib-tak-jelas-di-tengah-pandemi

Labour exploitation. (n.d.). Retrieved September 13, 2020, from https://english.wegwijzermensenhandel.nl/Are_you_concerned_about_someone_that_you_know/Labour_exploitation/

PENGETAHUAN: Maqasid syariah. (n.d.). Retrieved September 14, 2020, from http://kamiluszaman.blogspot.com/2018/02/maqasid-syariah.html

Perburuhan dalam Perspektif Islam.docx – Google Drive. (n.d.). Retrieved September 14, 2020, from https://drive.google.com/file/d/0B-RO9BMct2KNUFUySmw3cGdrMkU/view

5 Merek Terkenal Ini Pernah Dituduh Menelantarkan Buruh, Ada Merek Favorit? (n.d.). Retrieved September 12, 2020, from https://www.suara.com/news/2020/02/27/182142/5-merek-terkenal-ini-pernah-dituduh-menelantarkan-buruh-ada-merek-favorit

 

 

 

 



[1] Macam-macam maqashid Syariah (dikemukakan oleh Imam Al-Syatibi): memelihara Agama (Hifdz al-Dzin), memelihara diri (Hifdz al-Nafs), memelihara keturunan dan kehormatan (Hifdz al-Nas/irdl), memelihara harta (Hifdz al-Mal), dan memelihara akal (Hifdz al-Aql).

 

Leave a Reply